DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rencana peresmian Memorial Living Park di situs Rumoh Geudong, Pidie, Aceh, oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, mendapat tanggapan luas dari berbagai organisasi masyarakat sipil Aceh. Enam organisasi yaitu Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF), Katahati Institute, Koalisi NGO HAM, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, dan SPKP HAM Aceh menyerukan sejumlah poin penting terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kekalahan Bustami dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh memunculkan beragam analisis terkait faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi hasil. Muhammad Adha Al Habsyi, M.Sc., seorang pengamat dari Masyarakat Sipil Aceh, menguraikan sejumlah penyebab utama yang berkontribusi pada kegagalan tersebut. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Masyarakat sipil menyampaikan aspirasi mereka kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (22/8/2024) sebagai bentuk dukungan dan pengawalan terhadap Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 terkait norma pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang dinilai menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran dan keadilan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Wilayah Aceh, persisinya di pesisir Blang Raya, Kabupaten Pidie dan Pantai Blang Ulam, Kabupaten Aceh Besar, kembali kedatangan 315 orang pengungsi Rohingnya pada Minggu, 10 Desember 2023. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bawaslu berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap KPU. Koalisi Masyarakat Sipil menilai KPU tidak afirmatif terhadap keterwakilan perempuan dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Pemilu 2024.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari SUAKA, KontraS Aceh, JRS, dan Amnesty International Indonesia yang concern isu pengungsi dan pencari suaka di Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk menghargai hak-hak pengungsi berdasarkan hukum, baik lokal, nasional dan internasional. 

DIALEKSIS.COM | Bandung - Indonesia Digital Conference (IDC) 2023, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), menjadi pusat perhatian ketika Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tampil sebagai Keynote Speaker dalam acara prestisius ini. 

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini membagikan wawasan berharga di Hotel El Royale, Kota Bandung, pada Rabu (23/8/2023), yang membahas era disrupsi digital yang sedang berlangsung.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-77, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menuntut adanya reformasi institusi Polri dan sistem peradilan pidana.

Dilansir Dialeksis.com dari akun Instagram @yayasanlbhindonesia, Aliansi Masyarakat Sipil menyerukan enam tuntutan mereka. Pertama, kepada Presiden dan DPR RI agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait reformasi Polri dengan merevisi Undang-undang tentang Polri. Kedua, mendesak agar segera mereformasi sistem peradilan pidana dengan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama 12 organisasi masyarakat sipil menandatangani Komitmen Bersama Ciptakan Pemilu Damai 2024. Komitmen Pemilu Damai ini bagian dari SocialMedia4PeaceProject yang digagas Koalisi Damai dan didukung UNESCO dan Uni Eropa.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Organisasi masyarakat sipil mengevaluasi tindakan penghancuran sisa bangunan Rumoh Geudong, salah satu situs pelanggaran HAM berat di Kabupaten Pidie, Aceh, yang terjadi pada 20-21 Juni 2023. 

Menurut mereka, tindakan ini merupakan upaya penghilangan barang bukti, pengaburan kebenaran, penghapusan sejarah, dan memori kolektif rakyat Aceh terhadap konflik yang terjadi di wilayah tersebut dari tahun 1976 hingga 2005.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Kelompok Kerja (Pokja V) Masyarakat Sipil Aceh yang terdiri dari LBH Banda Aceh, MaTA, Katahati Institute, dan WALHI Aceh menyampaikan kepada DPRA untuk tidak cawe-cawe dalam mengusulkan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh yang akan datang.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi menyatakan bahwa penanganan kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terhadap dua aktivis, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, diduga mengandung kekeliruan. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi menyatakan sikap untuk mengawal seleksi calon komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh periode periode 2023-2028.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Perkumpulan SUAKA, KontraS Aceh, Yayasan Geutanyoe, Dompet Dhuafa, dan Amnesty International Indonesia mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penanganan tahap awal penerimaan kedatangan pengungsi Rohingya yang terdampar di Provinsi Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jaringan masyarakat sipil pemerhati isu pengungsi dan pencari suaka di Indonesia mengapresiasi penerimaan dan penanganan tahap awal atas kedatangan pengungsi Rohingya di wilayah Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Panwaslih Aceh menggelar workshop pencegahan dan penegakan hukum bertema kolaborasi mengawal Pemilu 2024. Kegiatan itu diikuti 23 orang perwakilan elemen masyarakat sipil di Aceh, yang berlangsung di sebuah hotel di Banda Aceh, Selasa (15/11/2022).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kolaborasi Masyarakat Sipil Aceh (Komasa) menyampaikan draft revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kepada Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam) yang diterima oleh Deputi 1 Politik Dalam Negeri yang diwakili oleh Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus I Politik Dalam Negeri, Brigjen TNI Danu Prionggo, Senin (03/08/22) di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terhadap Rancangan Qanun Pengelolaan dan Perlindungan Hidup (Raqan RPPLH) Aceh, masyarakat sipil Aceh yang terdiri dari berbagai lintas organisasi sipil mengkritisi hal tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Sipil Aceh meminta kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri dalam hal penempatan Penjabat Gubernur Aceh harus memperhatikan beberapa catatan penting.