Beranda / /

  • Bahas Disrupsi Digital di IDC AMSI, Ridwan Kamil Ajak Masyarakat Harus Paham  AI
    Berita | 8 bulan lalu
    Bahas Disrupsi Digital di IDC AMSI, Ridwan Kamil Ajak Masyarakat Harus Paham AI

    DIALEKSIS.COM | Bandung - Indonesia Digital Conference (IDC) 2023, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), menjadi pusat perhatian ketika Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tampil sebagai Keynote Speaker dalam acara prestisius ini. 

    Pria yang akrab disapa Kang Emil ini membagikan wawasan berharga di Hotel El Royale, Kota Bandung, pada Rabu (23/8/2023), yang membahas era disrupsi digital yang sedang berlangsung.

  • HUT Bhayangkara ke-77, Aliansi Masyarakat Sipil  Tuntut Enam Reformasi Polri dan Sistem Peradilan Pidana
    Aceh | 9 bulan lalu
    HUT Bhayangkara ke-77, Aliansi Masyarakat Sipil Tuntut Enam Reformasi Polri dan Sistem Peradilan Pidana

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-77, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menuntut adanya reformasi institusi Polri dan sistem peradilan pidana.

    Dilansir Dialeksis.com dari akun Instagram @yayasanlbhindonesia, Aliansi Masyarakat Sipil menyerukan enam tuntutan mereka. Pertama, kepada Presiden dan DPR RI agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait reformasi Polri dengan merevisi Undang-undang tentang Polri. Kedua, mendesak agar segera mereformasi sistem peradilan pidana dengan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

  • Rumoh Geudong Aceh Dihancurkan, Ini Kritikan Organisasi Masyarakat Sipil
    Aceh | 10 bulan lalu
    Rumoh Geudong Aceh Dihancurkan, Ini Kritikan Organisasi Masyarakat Sipil

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Organisasi masyarakat sipil mengevaluasi tindakan penghancuran sisa bangunan Rumoh Geudong, salah satu situs pelanggaran HAM berat di Kabupaten Pidie, Aceh, yang terjadi pada 20-21 Juni 2023. 

    Menurut mereka, tindakan ini merupakan upaya penghilangan barang bukti, pengaburan kebenaran, penghapusan sejarah, dan memori kolektif rakyat Aceh terhadap konflik yang terjadi di wilayah tersebut dari tahun 1976 hingga 2005.

  • DPRA Diminta Tidak Cawe-cawe Terhadap Calon PJ Gubernur Aceh
    Aceh | 10 bulan lalu
    DPRA Diminta Tidak Cawe-cawe Terhadap Calon PJ Gubernur Aceh

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Kelompok Kerja (Pokja V) Masyarakat Sipil Aceh yang terdiri dari LBH Banda Aceh, MaTA, Katahati Institute, dan WALHI Aceh menyampaikan kepada DPRA untuk tidak cawe-cawe dalam mengusulkan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh yang akan datang.

  • 10 Poin yang Diminta Koalisi Masyarakat Sipil Atas Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh
    Aceh | 1 tahun lalu
    10 Poin yang Diminta Koalisi Masyarakat Sipil Atas Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Perkumpulan SUAKA, KontraS Aceh, Yayasan Geutanyoe, Dompet Dhuafa, dan Amnesty International Indonesia mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penanganan tahap awal penerimaan kedatangan pengungsi Rohingya yang terdampar di Provinsi Aceh.


  • Panwaslih Aceh Akan Bentuk Klinik Demokrasi dan Hukum Pemilu
    Aceh | 1 tahun lalu
    Panwaslih Aceh Akan Bentuk Klinik Demokrasi dan Hukum Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Panwaslih Aceh menggelar workshop pencegahan dan penegakan hukum bertema kolaborasi mengawal Pemilu 2024. Kegiatan itu diikuti 23 orang perwakilan elemen masyarakat sipil di Aceh, yang berlangsung di sebuah hotel di Banda Aceh, Selasa (15/11/2022).



  • Kolaborasi Masyarakat Sipil Aceh Serahkan Draf Usulan Revisi UUPA Ke Kemenkopolhukam
    Aceh | 1 tahun lalu
    Kolaborasi Masyarakat Sipil Aceh Serahkan Draf Usulan Revisi UUPA Ke Kemenkopolhukam

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kolaborasi Masyarakat Sipil Aceh (Komasa) menyampaikan draft revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kepada Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam) yang diterima oleh Deputi 1 Politik Dalam Negeri yang diwakili oleh Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus I Politik Dalam Negeri, Brigjen TNI Danu Prionggo, Senin (03/08/22) di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta.


  • Masyarakat Sipil Aceh Minta Legislasi Raqan RPPLH Ditunda
    Aceh | 1 tahun lalu
    Masyarakat Sipil Aceh Minta Legislasi Raqan RPPLH Ditunda

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terhadap Rancangan Qanun Pengelolaan dan Perlindungan Hidup (Raqan RPPLH) Aceh, masyarakat sipil Aceh yang terdiri dari berbagai lintas organisasi sipil mengkritisi hal tersebut.